Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Written by yogi sumardi on 16 April 2021. Hits: 3828

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012	Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
2	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
3	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009	Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
4	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
5	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008	Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
6	PMK Nomor 32/PMK/02/2018 SBM TA 2019	Standar Biaya Masukan Tahun 2019
7	PMK Nomor 11/PMK.02/2018	Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
8	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018	Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
9	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
10	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018	klasifikasi anggaran
11	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018	Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
12	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017	Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga
13	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017	perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
14	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017	Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
15	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018	Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
16	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018	Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
17	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014	Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4	Undang-Undang No. 1 Tahun 1971	Pokok Pokok Kearsipan
5	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara
6	PP Nomor 27 Tahun 2014	Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
7	PERPES No. 16 Tahun 2018	Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
8	PMK No. 57/PMK.06/2016	Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
9	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012	Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
10	PMK No. 83/PMK.06/2016	Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
11	PMK No. 138/PMK.06/2010	Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
2	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
3	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008	Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008	Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5	Surat SEKMA Nomor 149-1 Tahun 2014	Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama
6	PP No. 34 Tahun 2014	Perobahan Peraturan Gaji Pns
7	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014	Tentang Aparatur Sipil Negara
8	PP Nomor 21 Tahun 2014	Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun
9	SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013	Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas
10	Perpres No 19 Tahun 2013	Pemberhentian PNS
11	PERSEKMA No 03 2013	Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MARI
12	PERPRES No 17 Tahun 2013	Tunjangan Fungsional Analisis Jabatan
13	PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
14	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999	Pokok-Pokok Kepegawaian
15	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014	Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak Yang Di Dapat Oleh ASN
16	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Cuti Pegawai Negeri Sipil
17	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
18	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
19	Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980	Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
20	Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976	Formasi Pegawai Negeri Sipil.
21	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975	Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
22	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994	Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
23	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Disiplin Pegawai Negeri Sipil
24	PERMA No. 7 Tahun 2016	Disiplin
25	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
26	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008	Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
27	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008	Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
28	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011	Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
29	PP Nomor 94 Tahun 2021	Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009	Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	Kekuasaan Kehakiman
4	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004	Pengalihan Organisasi
5	KMA Nomor 096 Tahun 2006	Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama
6	Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011	Pedoman Penataan Tata Laksana
7	Peraturan Menpan Nomor 135 Tahun 2004	Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
8	Perma Nomor 7 Tahun 2015	Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9	PERMA Nomor 01 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
10	PERMA Nomor 4 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
11	PERMA Nomor 9 Tahun 2016	Pedoman Penanganan Pengaduan

PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Cuti Pegawai Negeri Sipil
3	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977	Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
4	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979	Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
5	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
6	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009	Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008
8	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008	Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	UU No. 17 Tahun 2003	Keuangan Negara
2	UU No. 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara
3	UU No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
4	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintah
5	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015	Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
6	PP NO 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
8	Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.02/2013	Penyusunan dan Pengesahan DIPA
9	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
10	Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018	Perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi Anggaran Tahun 2018
11	Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018	Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
12	Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016	Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN
13	Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
14	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
15	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2011	Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran
16	PMK No. 190/PMK.05/2012	Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
17	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
18	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.40/PB/2016	Perubahan ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
19	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.3/PB/2014	Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
20	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
21	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
22	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
23	PP Nomor 17 Tahun 2017	Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
24	Surat Edaran SEKMA	Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran
25	UU Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	UU No. 17 Tahun 2003	Keuangan Negara
2	UU No. 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara
3	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintah
4	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
5	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
6	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
8	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
9	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
10	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
11	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
12	UU No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
13	PP NO 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFROMASI
No	PEDOMAN	PENJELASAN	FILE
1	SK MARI No 71/KMA/SK/III/2018	Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
2	SK MARI No 122/KMA/SK/VII/2018	Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
3	SK MARI No 269/KMA/SK/XII/2018	Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
4	SK Ketua MA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011	Pedoman Pelayanan Infromasi di Pengadilan
5	UU Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik

Hubungi Kami

Tautan Web

Mahkamah Agung RI

Ditjen Badilag

Direktori Putusan MA-RI

JDIH Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri Wangi Wangi

Kejaksaan Negeri Wakatobi

Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE

Peradilan Agama Sultra

PTA Sulawesi Tenggara

Pengadilan Agama Andoolo

Pengadilan Agama Bau Bau

Pengadilan Agama Kendari

Pengadilan Agama Kolaka

Pengadilan Agama Lasusua

Pengadilan Agama Pasarwajo

Pengadilan Agama Raha

Pengadilan Agama Rumbia

Pengadilan Agama Unaaha