logo

Written by yogi sumardi on . Hits: 224

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012

Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

2

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3

Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009

Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

4

Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

5

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008

Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

6

PMK Nomor 32/PMK/02/2018 SBM TA 2019

Standar Biaya Masukan Tahun 2019

7

PMK Nomor 11/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

8

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018

Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

9

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

10

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018

klasifikasi anggaran

11

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

12

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga

13

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017

perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

14

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017

Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

15

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018

Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

16

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018

Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

17

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah

 _

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat


3

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

4

Undang-Undang No. 1 Tahun 1971

Pokok Pokok Kearsipan


5

Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara


6

PP Nomor 27 Tahun 2014

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

7

PERPES No. 16 Tahun 2018

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

8

PMK No. 57/PMK.06/2016

Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

9

Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

10

PMK No. 83/PMK.06/2016

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN

11

PMK No. 138/PMK.06/2010

Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

 _

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

 


2

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

3

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008

Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.


4

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008

Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.


5

Surat SEKMA Nomor 149-1 Tahun 2014

Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama

6

PP No. 34 Tahun 2014

Perobahan Peraturan Gaji Pns

7

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara

8

PP Nomor 21 Tahun 2014

Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun

9

SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013

Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas

10

Perpres No 19 Tahun 2013

Pemberhentian PNS


11

PERSEKMA No 03 2013

Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MARI


12

PERPRES No 17 Tahun 2013

Tunjangan Fungsional Analisis Jabatan


13

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil


14

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Pokok-Pokok Kepegawaian

15

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak Yang Di Dapat Oleh ASN


16

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Cuti Pegawai Negeri Sipil

17

Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

18

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

19

Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

20

Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976

Formasi Pegawai Negeri Sipil.

21

Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


22

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  25   Tahun  1994

Tanda  Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya

23

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

24

PERMA No. 7 Tahun 2016

Disiplin

25

Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.


26

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

27

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008

Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

28

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011

Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

29

PP Nomor 94 Tahun 2021

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

 _

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung


3

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Kekuasaan Kehakiman


4

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004

Pengalihan Organisasi


5

KMA Nomor 096 Tahun 2006

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama


6

Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011

Pedoman Penataan Tata Laksana


7

Peraturan Menpan Nomor 135 Tahun 2004

Pedoman Umum Evaluasi LAKIP


8

Perma Nomor 7 Tahun 2015

Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan


9

PERMA Nomor 01 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan


10

PERMA Nomor 4 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan


11

PERMA Nomor 9 Tahun 2016

Pedoman Penanganan Pengaduan


_

PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Cuti Pegawai Negeri Sipil


3

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

4

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

5

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil


6

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009

Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008

8

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Disiplin Pegawai Negeri Sipil


9

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008

Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

 _

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

UU No. 17 Tahun 2003

Keuangan Negara

 

2

UU No. 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara

3

UU No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

4

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintah

5

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015

Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

6

PP NO 8 Tahun 2006

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

7

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

8

Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.02/2013

Penyusunan dan Pengesahan DIPA

9

Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

10

Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018

Perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi Anggaran Tahun 2018

11

Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018

Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

12

Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN

13

Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

14

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

15

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2011

Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran

16

PMK No. 190/PMK.05/2012

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN

17

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

18

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.40/PB/2016

Perubahan ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

19

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.3/PB/2014

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara

20

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

21

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

22

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

23

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

24

PP Nomor 17 Tahun 2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

25

Surat Edaran SEKMA

Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran

26

UU Nomor 25 Tahun 2004

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

 _

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

UU No. 17 Tahun 2003

Keuangan Negara

2

UU No. 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara

3

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintah

4

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

5

Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012

Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

6

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

8

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010

Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

9

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

10

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010

Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

11

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

12

UU No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

13

PP NO 8 Tahun 2006

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

_

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

No

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

SK MARI No 71/KMA/SK/III/2018

Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

2

SK MARI No 122/KMA/SK/VII/2018

Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan

3

SK MARI No 269/KMA/SK/XII/2018

Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

_

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

NO

PEDOMAN

PENJELASAN

FILE

1

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik

2

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

4

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

5

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012

Standar Pelayanan Peradilan.

6

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019

Kreteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama

7

Buku II Edisi Revisi 2013

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

8

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019

Persyaratan Pengajuan Kelas Pada Pengadilan Tingkat Pertama

-

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Wangi Wangi

JL. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III

Telp: 0404-21778

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi