Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
1. Pedoman Pengelolaan Administrasi
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 📄 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan...
- 📄 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 📄 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 📄 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008...
- 📄 SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)...
- 📄 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019...
- 📄 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 📄 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
- 📄 Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero)
2. Pedoman Lainnya
- 📄 Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- 📄 Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- 📄 Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
- 📄 Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
- 📄 Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 📄 Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
