WANGI-WANGI – Pascaperceraian kerap kali menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah polemik pembagian harta bersama (harta gono-gini) yang didapatkan selama masa perkawinan. Di wilayah Kabupaten Wakatobi, pembagian harta bersama pada praktiknya lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, jika titik temu tidak tercapai, permasalahan ini akan berujung pada proses hukum melalui Pengadilan Agama.

Hal tersebut terjadi pada perkara Nomor 193/Pdt.G/2026/PA.Wgw. Dalam perkara ini, seorang mantan istri mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya terkait harta bersama yang belum dibagi sejak keduanya resmi bercerai pada Juli 2026 lalu.
Perkara yang didaftarkan pada 7 Oktober 2026 ini diajukan oleh Penggugat berinisial WOR melalui Kuasa Hukumnya (HS, S.H., dkk) melawan Tergugat berinisial HRT melalui Kuasa Hukumnya (LJB, S.H., dkk). Adapun objek sengketa harta bersama tersebut meliputi sebuah rumah beserta perabotnya, sepeda motor, depot air minum, serta beberapa objek lainnya yang terletak di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
Dalam menangani setiap sengketa, Pengadilan Agama senantiasa memaksimalkan upaya mediasi sebagai langkah penyelesaian utama. Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Proses mediasi pada perkara ini berlangsung cukup alot dan memakan waktu hingga tiga kali pertemuan. Namun, di tangan Arsyad, S.H.I., selaku mediator yang juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi, perundingan tersebut akhirnya membuahkan hasil manis. Kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang nantinya akan dikuatkan dalam wujud Akta Perdamaian.
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi, Arsyad, S.H.I., menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan perundingan tersebut. “Keberhasilan dalam memediasi suatu perkara merupakan kebanggaan tersendiri, karena dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perdamaian dalam sengketa pascaperceraian. “Terkhusus sengketa harta bersama, selain memberikan kepastian hukum, jalan damai juga mencegah terputusnya tali silaturahmi antara mantan istri dan mantan suami. Hal ini sangat penting, mengingat ke depannya mereka harus tetap bekerja sama dalam mendidik dan membiayai anak-anak meskipun ikatan perkawinan telah putus,” pungkasnya. (Humas Wgw/Arsyd)










