Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
1. Pedoman Pengelolaan Administrasi
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 📄 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- 📄 Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)
- 📄 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- 📄 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 📄 Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Pedoman Pengelolaan Personil/Pegawai
- 📄 Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang pedoman pelaksanaan pakaian dinas bagi ASN di lingkungan MA
- 📄 SE Sekma No.7 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di MA dan badan peradilan dibawahnya pada wilayah Jawa Bali
- 📄 SE Sekma No.8 tahun 2021 tentang pengaturan pola kerja hakim agung dan hakim adhoc pada MA RI masa PPKM darurat
- 📄 Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- 📄 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- 📄 Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim...
- 📄 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008...
- 📄 Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- 📄 Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 📄 Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- 📄 Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 📄 Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- 📄 Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung...
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri...
- 📄 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
- 📄 Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Kepala BKN Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Batas Usia Pensiun ASN...
3. Pedoman Pengelolaan Keuangan
- 📄 Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang pedoman pengelolaan PPNPN pada mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya
- 📄 SEMA nomor 3 tahun 2021 tentang larangan pungutan terkait pengambilan sumpah jabatan atau janji advokat
- 📄 PP no 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA dan badan peradilan dibawahnya
- 📄 SK KMA No 57 /KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan PNBP di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya
- 📄 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 📄 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 📄 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 📄 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- 📄 Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas PMK Standar Biaya Masukan TA 2018.
- 📄 Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
- 📄 Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja...
- 📄 Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
- 📄 Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS.
- 📄 Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
4. Pedoman Pengelolaan Organisasi
- 📄 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 📄 Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
- 📄 Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 📄 Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- 📄 Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
5. Pedoman Pengelolaan Tata Laksana
- 📄 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- 📄 Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)
- 📄 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- 📄 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 Tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil...
- 📄 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
- 📄 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo. PP No. 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
- 📄 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KMA RI No. 71/KMA/Sk/V/2008
- 📄 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 📄 Keputusan Ketua MA RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja...
6. Pedoman Pengelolaan Perencanaan
- 📄 PMK 179/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
- 📄 PMK 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran TA.2022
- 📄 PMK 208/PMK.02/2020 tentang tata cara Revisi Anggaran Th.2021
- 📄 PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- 📄 Surat Edaran SEKMA Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran
- 📄 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Pedoman Pengelolaan TI
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 📄 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi...
- 📄 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
- 📄 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbakaan Informasi Publik.
- 📄 Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbakaan Informasi Publik
8. Pedoman Pengelolaan Pelaporan
- 📄 PER-9/PB/2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN 2021
- 📄 SK SEKMA NOMOR 20A/SEK/SK/IV/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP
- 📄 PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan...
- 📄 Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu LAKIP
- 📄 Pedoman Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
