Tindak Lanjut Pengaduan
A. Koordinasi Penanganan Pengaduan
- Pengadilan Agama Wangi Wangi meneruskan setiap pengaduan yang diterima kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima;
- Dalam hal suatu pengaduan jelas merupakan kewenangan Badan Pengawasan atau Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak mengetahui di pengadilan mana terlapor bertugas, Pengadilan Agama Wangi Wangi meneruskan pengaduan tersebut kepada Badan Pengawasan dengan tembusan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
B. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
- Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia jo Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Hakim Pengadilan Militer.
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan petunjuk pelaksanaannya.
- Hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Aparat Pengadilan lainnya akan dijatuhkan sesuai dengan kadar kesalahan yang bersangkutan.
C. Tindak Lanjut Lain
- Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor tersebut ternyata menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat diajukan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan pengembalian kerugian kepada negara;
- Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
- Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawasan yang telah disertai dengan rekomendasi, Ketua Muda Pengawasan meneruskan kepada Ketua Mahkamah Agung, disertai pendapat mengenai hukuman disiplin dan atau tindakan yang dapat dijatuhkan;
- Ketua Mahkamah Agung menetapkan jenis hukuman disiplin tingkat berat atau sedang, dan atau tindakan yang dijatuhkan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima pendapat dari Ketua Muda Pengawasan. Dalam hal yang hukuman disiplin yang direkomendasikan berupa hukuman disiplin tingkat ringan, maka Ketua Muda Pengawasan dapat menetapkan hukuman disiplin yang dijatuhkan;
- Hukuman disiplin yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung disampaikan kepada Ketua Muda Pengawasan untuk diteruskan kepada Kepala Badan Pengawasan;
- Kepala Badan Pengawasan meneruskan hukuman disiplin kepada Sekretaris Mahkamah Agung atau Direktur Jenderal (Dirjen) yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- Sekretaris Mahkamah Agung atau Direktur Jendral yang berwenang menyampaikan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Muda Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan, serta Satuan Kerja yang bersangkutan;
- Setiap pengaduan yang telah selesai ditangani dan telah ada keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang berkekuatan hukum tetap, dicatat dalam Buku Agenda Hukuman Disiplin dan juga data kepegawaian yang bersangkutan;
- Setiap keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang berkekuatan hukum tetap, harus pula disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membawahi pejabat yang bersangkutan untuk dicatat dalam data kepegawaian yang bersangkutan.
