Pengelolaan Anggaran DIPA

Pengadilan Agama Wangi Wangi mengelola 2 (dua) Bagian Anggaran DIPA dari Mahkamah Agung RI, yaitu:

• DIPA 01: Badan Urusan Administrasi (BUA).
• DIPA 04: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag).

Pagu anggaran tahun berjalan selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran DIPA disusun sesuai standar akun yang berlaku melalui Aplikasi SAKTI satuan kerja. Seluruh data telah melalui proses rekonsiliasi dan validasi oleh KPPN setiap bulannya.

Untuk memantau progress realisasi anggaran, silakan kunjungi portal: MONSAKTI Kemenkeu

Neraca Keuangan

Neraca Keuangan Pengadilan Agama adalah laporan publik yang memuat rincian aset, kewajiban, dan realisasi anggaran operasional. Dokumen ini biasanya dikategorikan berdasarkan mata anggaran:

• DIPA 01: Belanja Pegawai/Operasional.
• DIPA 04: Penyediaan Akses Keadilan.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang telah diverifikasi dan dikirim oleh KPK dapat diakses melalui Aplikasi e-LHKPN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1568/2012, semua pejabat yang masuk dalam kategori wajib lapor, wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya secara periodik dan diumumkan kepada publik untuk transparansi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi, namun tidak sepenuhnya menjadi privat, melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pelaporan harta kekayaan didasarkan pada:

• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Ini merupakan dasar hukum yang mengatur peralihan kewajiban pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari LHKASN menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Laporan Akses Informasi Publik adalah dokumen pertanggungjawaban instansi atau badan publik mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi. Laporan ini merangkum seluruh data permohonan informasi yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Laporan Perkara Prodeo Pengadilan Agama memuat rekapitulasi layanan berperkara secara gratis yang dibiayai oleh negara melalui anggaran DIPA. Di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, laporan ini diterbitkan secara berkala setiap bulannya dan dapat diakses publik melalui situs resmi masing-masing pengadilan.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010, layanan prodeo ini ditujukan bagi pencari keadilan yang kurang mampu dan tidak dipungut biaya mulai dari proses pendaftaran hingga putusan.